Demokrasi Libertarian Indonesia
Demokrasi Libertarian Indonesia
DEMOKRASI LIBERTARIAN
_____________________________________
Hilangnya Wajah Demokrasi Sosial dikalangan Pemerintah yang memaksa setiap warga negara bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya masing - masing ... !!
_____________________________________
DEMOKRASI PARA ELIT BORJUASI
_____________________________________
Dari sudut pandang ilmiah, demokrasi libertarian dikategorikan berdasarkan kenyataan bahwa walaupun Negara (Pemerintah) merupakan bagian dari struktur demokratis dalam panggung koridor konstitusional, namun sebagian besar kondisi sosial dan ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah "Privat" yang terlepas dari intervensi rakyat dan struktur politik.
Berdasarkan konsep ini, UUD yang dipakai menjamin kebebasan intitusi politik dalam ekonomi pasar bebas dikombinasikan dengan kebebasan hak milik individu, privat serta tanggung jawab individu. Tuntutan atas sebuah tanggung jawab keseluruhan pemerintah untuk membentuk struktur sosial, mengatur perekonomian dan menjalankan kebijakan redistributif guna melaksanakan nilai-nilai dasar kebebasan dan keadilan bagi pihak yang kurang mampu dirasakan sebagai sebuah invasi tidak sah oleh negara kedalam wilayah pribadi kebebasan tiap warga negara.
Menurut konsep ini, adalah institusinya tidak dikontrol oleh pemerintah, otonomika swasta, kontrak-kontrak yang diadakan pihak swasta dan pasar yang mengatur dirinya sendiri. Formula baru yang dimasukkan dalam makna operasional konsep ini adalah "Konsensus Washington".
Praxis dari konsep ini dapat dilihat, dikarenakan adanya perbedaan yang cukup besar dalam prasyarat sosial, pendidikan dan personal, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia secara universal. Hasilnya, ketika dijalankan konsep ini ;
Pertama (01) ;
Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan yang besar dan sering kali terus berkembang dalam hal kesempatan dan pilihan bagi kelas-kelas masyarakat yang berbeda. Sebagian besar masyarakat seperti itu seringkali kemudian tidak memiliki barang-barang sosial untuk hidup layak.
Kedua (02) ;
Sebagian besar populasi dihukum (disandera) dengan ketergantungan akan kebutuhan ekonomi dan sosial, oleh karenanya tersisihkan dari sebagian besar kehidupan bermasyarakat, sosial dan budaya.
Ketiga (03) ;
Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan dari kelompok-kelompok besar dimasyarakat yang mengarah pada asumsi bahwa pihak-pihak yang terpengaruh oleh keadaan tersebut tidak dapat menggunakan hak-hak sipil demokrasi mereka dengan sesungguhnya. Hasilnya adalah sebuah tipe demokrasi defektif yang yang menyangkal keberadaan suatu bagian dari kewarganegaraan, yaitu hak-hak sipil dan politik.
Oleh sebab itu, Demokrasi Libertarian cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi yang elit atau 'delegatif' yang membatasi kesempatan partisipatif demokratis yang penuh karena hanya untuk sejumlah orang saja.
Demokrasi ini sering dipakai para elit politik (Pemerintah Negara) untuk menopengkan peristiwa atau dasar masalah yang sebenarnya. Parpol, Pemilu, Komisi Bela Negara, dll menggunakan remangsi yang bertahap agar sistem demokrasi tersebut sangat rumit (halus) untuk diselidiki dan dipertanyakan keberadabannya.
Kemungkinan besar juga, 80% persaingan politik antara diplomat WP n Indonesia menggunakan teori yang sama dalam berpolitik (teori yang dipakai parah kolonial kaum borjuasi), sebab didalam demokrasi tersebut terdapat unsur rumus2 dasar teori 'Konsensus Washington'.
Untuk menanggapi kenyataan itu, KNPB tetap progresif dan profesional dalam membeda persoalan dan tetap melawan sifat - sifat demokrasi libertarian. KNPB akan tetap membongkar topeng dan kedok negara Indonesia yang bobrok menjalankan sistem demokrasi Kerakyatan. Sebab, Negara saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil namun mengutamakan kepentingan pribadi para elit pemerintah.
_____________________________________
#Tolak Semua Bentuk Pemilu 2019
#Selamatkan Rakyat Tertindas & Tertipu
_FWP SALAM PEMBEBASAN_
DEMOKRASI LIBERTARIAN
_____________________________________
Hilangnya Wajah Demokrasi Sosial dikalangan Pemerintah yang memaksa setiap warga negara bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya masing - masing ... !!
_____________________________________
DEMOKRASI PARA ELIT BORJUASI
_____________________________________
Dari sudut pandang ilmiah, demokrasi libertarian dikategorikan berdasarkan kenyataan bahwa walaupun Negara (Pemerintah) merupakan bagian dari struktur demokratis dalam panggung koridor konstitusional, namun sebagian besar kondisi sosial dan ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah "Privat" yang terlepas dari intervensi rakyat dan struktur politik.
Berdasarkan konsep ini, UUD yang dipakai menjamin kebebasan intitusi politik dalam ekonomi pasar bebas dikombinasikan dengan kebebasan hak milik individu, privat serta tanggung jawab individu. Tuntutan atas sebuah tanggung jawab keseluruhan pemerintah untuk membentuk struktur sosial, mengatur perekonomian dan menjalankan kebijakan redistributif guna melaksanakan nilai-nilai dasar kebebasan dan keadilan bagi pihak yang kurang mampu dirasakan sebagai sebuah invasi tidak sah oleh negara kedalam wilayah pribadi kebebasan tiap warga negara.
Menurut konsep ini, adalah institusinya tidak dikontrol oleh pemerintah, otonomika swasta, kontrak-kontrak yang diadakan pihak swasta dan pasar yang mengatur dirinya sendiri. Formula baru yang dimasukkan dalam makna operasional konsep ini adalah "Konsensus Washington".
Praxis dari konsep ini dapat dilihat, dikarenakan adanya perbedaan yang cukup besar dalam prasyarat sosial, pendidikan dan personal, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia secara universal. Hasilnya, ketika dijalankan konsep ini ;
Pertama (01) ;
Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan yang besar dan sering kali terus berkembang dalam hal kesempatan dan pilihan bagi kelas-kelas masyarakat yang berbeda. Sebagian besar masyarakat seperti itu seringkali kemudian tidak memiliki barang-barang sosial untuk hidup layak.
Kedua (02) ;
Sebagian besar populasi dihukum (disandera) dengan ketergantungan akan kebutuhan ekonomi dan sosial, oleh karenanya tersisihkan dari sebagian besar kehidupan bermasyarakat, sosial dan budaya.
Ketiga (03) ;
Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan dari kelompok-kelompok besar dimasyarakat yang mengarah pada asumsi bahwa pihak-pihak yang terpengaruh oleh keadaan tersebut tidak dapat menggunakan hak-hak sipil demokrasi mereka dengan sesungguhnya. Hasilnya adalah sebuah tipe demokrasi defektif yang yang menyangkal keberadaan suatu bagian dari kewarganegaraan, yaitu hak-hak sipil dan politik.
Oleh sebab itu, Demokrasi Libertarian cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi yang elit atau 'delegatif' yang membatasi kesempatan partisipatif demokratis yang penuh karena hanya untuk sejumlah orang saja.
Demokrasi ini sering dipakai para elit politik (Pemerintah Negara) untuk menopengkan peristiwa atau dasar masalah yang sebenarnya. Parpol, Pemilu, Komisi Bela Negara, dll menggunakan remangsi yang bertahap agar sistem demokrasi tersebut sangat rumit (halus) untuk diselidiki dan dipertanyakan keberadabannya.
Kemungkinan besar juga, 80% persaingan politik antara diplomat WP n Indonesia menggunakan teori yang sama dalam berpolitik (teori yang dipakai parah kolonial kaum borjuasi), sebab didalam demokrasi tersebut terdapat unsur rumus2 dasar teori 'Konsensus Washington'.
Untuk menanggapi kenyataan itu, KNPB tetap progresif dan profesional dalam membeda persoalan dan tetap melawan sifat - sifat demokrasi libertarian. KNPB akan tetap membongkar topeng dan kedok negara Indonesia yang bobrok menjalankan sistem demokrasi Kerakyatan. Sebab, Negara saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil namun mengutamakan kepentingan pribadi para elit pemerintah.
_____________________________________
#Tolak Semua Bentuk Pemilu 2019
#Selamatkan Rakyat Tertindas & Tertipu
_FWP SALAM PEMBEBASAN_
Comments
Post a Comment